VIRALSBOOK.COM - Tugu Demokrasi pengganti pagar Gedung DPRD Kabupaten Madiun yang terletak di Jalan Raya Panglima Sudirman Caruban jadi perbincangan warganet. Tugu itu viral karena bentuknya menyerupai tangga Freemasonry.
Warganet ramai berkomentar menghubungkan desain Tugu Demokrasi tersebut dengan perkumpulan rahasia pemuja setan Steps of Freemasonry atau tangga Freemasonry, setelah melihat foto yang diunggah oleh akun Maz Fiedien di sebuah grup facebook.
Dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, perkumpulan Freemasonry adalah ordo persaudaraan sekuler yang terbesar dan tertua di dunia, yang melewati semua batasan religius untuk menyatukan para pria secara bersama dari berbagai negara, sekte, dan pendapat dalam perdamaian dan kerukunan.
Desain Tugu Demokrasi Yang Mirip Tangga Fremansory (foto/facebook)
Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi.
Beragam komentar warganet membanjiri postingan akun Maz Fiedien.
Akun Lava Megantara berkomentar "Fremansory, Ilumination, Pemuja Setan".
Begitu juga dengan akun Wiwin Yuliastuti yang berkomentar, "Pemuja Dajjal, organisasi freemasonry milik Yahudi enek piramida sing puncake terpisah ditandai moto ijo".
Komentar lain datang dari akun Mazziver's AE yang berkata, "Gawat Freemansory. Kuil untuk memuja setan bangsa Yahudi. Sudah masuk nyata di Indonesia.. hahahaha".
Selain mendapat kritikan dari warganet, Tugu Demokrasi mirip Tangga diprotes GP Ansor Kabupaten Madiun. Ansor minta tugu yang mirip tangga freemasonry itu dirobohkan.
Foto yang diunggah oleh akun Maz Fiedien di sebuah grup facebook (foto/screenshoot)
Melansir detik, Jumat (8/12/2017), Ketua GP Ansor Kabupaten Madiun Khotamil Anam telah mendatangi Kantor DPRD Madiun pada hari kamis (7/12/2017) untuk melakukan tabayyun terhadap tugu yang sedang dibangun di depan kantor DPRD.
Tugu yang baru selesai dibangun itu kata Khotamil identik dengan simbol kelompok dan agama tertentu. Oleh sebab itu, ia dan sejumlah pengurus GP Ansor mendatangi DPRD untuk mengetahui makna sejarah dan makna pendidikan yang terdapat dalam desain bangunan tugu itu.
Khotamil dan GP Ansor Kabupaten Madiun secara tegas menolak pembangunan Tugu Demokrasi yang ada di depan kantor DPRD. Dia meminta bangunan tugu itu agar segera dibongkar.
Menurut dia, desain tugu tersebut menyimbolkan suatu kelompok agama tertentu dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh bangunan dirobohkan. Ia mengaku khawatir, apabila tidak segera dirobohkan maka ditakutkan ada gerakan radikal yang akan memprotes bangunan tugu tersebut.
Dia menambahkan, bangunan tugu yang bernama Tugu Demokrasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa membangun tugu dengan bentuk menyesuaikan karakteristik dan sejarah bangsa Indonesia.
Diwartakan detik, bahwa tugu yang menjadi kontroversi dan viral di media sosial ini dibangun dengan nilai Rp 1.069.700.000. Dananya bersumber dari APBD 2017.
Berdasarkan papan keterangan proyek yang dipasang tak jauh dari lokasi, tertulis bahwa pengerjaan proyek tugu dan Taman Demokrasi itu berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Bertindak sebagai pelaksana proyek adalah oleh CV Ardhi Laksa dengan waktu pengerjaam 150 hari sejak 11 Juli 2017.
Pimpinan Proyek Wiwin Triono mengatakan bahwa Tugu Demokrasi juga dilengkapi taman dan dua air mancur, serta dua tempat duduk melingkar dengan taman di bagian tengahnya.
Ketika ditanya mengenai desain Tugu Demokrasi, Wiwin mengaku mendapatkan desain dari kantornya. Ia mengaku tidak tahu siapa dan dari mana desain gambar tugu tersebut.
"Saya cuma terima gambar dari kantor saya (CV Ardhi Laksa) dari total anggaran sekitar Rp 1 miliar. Dan untuk membangun tugunya sendiri, sekitar Rp 200 juta. Itu dari marmer soalnya," ungkap Wiwin.
Jadi, desain Tugu Demokrasi tersebut murni dibuat oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Madiun. Hal ini dikuatkan pula oleh pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Joko Setiono.
Mengutip detik, Joko mengatakan bahwa pembangunan tugu tersebut, pihak DPRD hanya mengalokasikan tempat untuk dibangunnya tugu tersebut. Tema untuk tugu itu memang demokrasi. Sementara untuk desain dan pembangunannya, sepenuhnya diserahkan kepada Dinas PU Bina Marga.
"Kami cuma menyerahkan halaman untuk ruang publik dengan tema taman demokrasi. Tapi kami tegaskan bahwa dari pihak kami betul-betul tak ada kesengajaan. Kami tidak tahu kalau ada desain mirip begitu," kata Joko.
Joko menambahkan, pihaknya telah melakukan musyawarah dengan semua anggota DPRD dan sekretarit tentang permasalahan tugu tersebut. Dan hasilnya adalah DPRD Kabupaten Madiun meminta Dinas PU untuk mengubah bentuk desain. "Kami meminta Dinas PU mengubah desain bangunan itu," tandas Joko. (vb_02)